Halloween Costume ideas 2015
Latest Post

01:33 , ,
Biografi - Tanggal 19 Mei, 19 tahun lalu, Soeharto menyadari kekuasaannya tinggal seujung kuku --bisa lepas kapanpun, tinggal tunggu waktu. Kala itu situasi negara sudah kacau balau. Kerusuhan merebak di mana-mana, dan ribuan mahasiswa demonstran menduduki Gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta.

Hari itu, Soeharto memanggil 9 tokoh Islam: Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang saat itu menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, budayawan Emha Ainun Nadjib, Nurcholish Madjid selaku Rektor Universitas Paramadina, Al Yafie sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, Achmad Bagdja dan Ma’ruf Amin dari NU, Abdul Malik Fadjar dan Sumarsono dari Muhammadiyah, Yusril Ihza Mahendra selaku Guru Besar Hukum Tata Negara UI, dan KH Cholil Baidowi dari Muslimin Indonesia.

Kesembilan tokoh Muslim tersebut, selama dua jam lebih, memaparkan situasi terkini saat itu kepada Soeharto: rakyat ingin dia mundur.

Dihadapkan pada kenyataan tak terelakkan, Soeharto mengusulkan pembentukan Komite Reformasi dan berencana merombak kabinet. Kabinet Pembangunan VII hendak ia ganti menjadi Kabinet Reformasi.

Komite Reformasi akan terdiri dari unsur masyarakat, perguruan tinggi, dan pakar. Mereka bertugas merampungkan penyusunan Undang-Undang Pemilu, UU Kepartaian, UU Susunan dan Kedudukan MPR DPR dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi.

Rencana itu sepintas tampak realistis, sebab reformasilah yang memang diinginkan rakyat.

Maka usai pertemuan maraton sepanjang pagi hingga siang itu, Soeharto menggelar konferensi pers, menyatakan tak keberatan untuk mundur dari jabatan presiden.

“Bagi saya, sebetulnya mundur dan tidak itu tidak menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan, apakah dengan kemunduran saya kemudian keadaan akan segera bisa diatasi. ... saya sebagai Presiden, Mandataris MPR, akan melaksanakan dan memimpin reformasi nasional secepat mungkin,” ujar Soeharto.

Pada bagian akhir pidatonya, Soeharto kembali menegaskan bahwa tak menjabat presiden sama sekali bukan soal baginya.

“Dalam bahasa Jawa, tidak menjadi Presiden, tidak patheken. Kembali menjadi warga negara biasa tidak kurang terhormat dari presiden asalkan bisa memberikan pengabdian kepada negara dan bangsa. Jadi, jangan dinilai saya sebagai penghalang. Tidak sama sekali. Semata-mata karena tanggung jawab saya.”SELANJUTNYA

01:28 , , ,
Awal karier militer Prabowo Subianto (Foto: Facebook: Prabowo Subianto)
Biografi - Mei 1998 melahirkan hantu yang selamanya membayangi seorang Prabowo Subianto, membuat sang Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) harus mengakhiri karier militernya dengan noktah hitam.

Sang Letnan Jenderal harus berhenti dari kesatuannya kala Indonesia telah memasuki gerbang Reformasi. Ia disebut melakukan sesuatu di luar komando: penculikan terhadap aktivis prodemokrasi.

Insiden penculikan ini sudah dibahas di mana-mana, diketahui banyak orang, dan selamanya meninggalkan jejak meski Prabowo kini mantap menapaki hidup barunya di jalur politik.

Rentetan penculikan itu terjadi sepanjang Februari hingga Maret, dilakukan oleh salah satu unit pasukan di bawah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang disebut Tim Mawar. Dua bulan itu, Kopassus masih berada di bawah Prabowo.

Ia menyandang jabatan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus sejak 1 Desember 1995 sampai 20 Maret 1998, sebelum kemudian mengemban tugas sebagai Panglima Kostrad --dan langsung dicopot usai Soeharto mundur.

Saat Orde Baru tumbang, 9 aktivis yang diculik dikembalikan, dan 13 lainnya belum diketahui nasibnya sampai sekarang.

Prabowo dituduh secara sepihak mengerahkan pasukannya selama kerusuhan 1998. Surat rekomendasi pemecatan Prabowo tertanggal 21 Agustus 1998 menyebut Prabowo melanggar etika sebagai prajurit.

Namun “drama” dan desas-desus soal Prabowo tak hanya berhenti di seputar kasus penculikan. Prabowo juga disebut-sebut sebagai dalang kekerasan etnis yang terjadi di beberapa kota di Indonesia pada masa-masa genting itu.

Prabowo pun dituding menggerakkan pasukan Kostrad ke Jakarta, di luar komando resmi Wiranto sebagai Paglima ABRI, untuk mengepung rumah Presiden BJ Habibie pada 22 Mei 1998, sehari usai Soeharto lengser dan Habibie dilantik sebagai presiden menggantikannya.

Prabowo menemui Habibie, marah-marah karena sang presiden baru yang mencopot dia dari jabatan Pangkostrad, dan memutasinya menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI (Seskoad). Prabowo berkeras berdalih hendak mengamankan Habibie sembari geram karena dicopot dari jabatan strategisnya.

“Atas nama ayah saya, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, dan ayah mertua saya, Presiden Soeharto, saya minta Anda memberikan saya tiga bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad,” kata Prabowo seperti ditulis Habibie dalam autobiografinya, Detik-detik yang Menentukan.

Habibie menolak permintaan Prabowo, memintanya patuh pada putusan pimpinan.

“Saya berkesimpulan bahwa Pangkostrad (Letjen Prabowo Subianto) bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangab (Jenderal Wiranto),” ujar Habibie.

Atas semua rumor di sekitar dirinya pada tahun 1998 itu, Prabowo terus mengatakan hal serupa: ia menghormati atasan. Intinya: ia tak mau menjelaskan apapun.

Tentu saja masa lalu semacam ini jadi batu sandungan yang cukup signifikan, misalnya ketika ia mengajukan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2014. Tudingan capres pelanggar hak asasi manusia (HAM) melekat erat padanya.

Pada debat calon presiden 9 Juni 2014, Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden dari kubu lawan, melontarkan pertanyaan soal penegakan HAM di masa lalu dan masa depan.

“Bagaimana Bapak ingin menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan menjaga hak asasi dipertahankan atas masyarakat?” tanya JK.

Prabowo menjawab pertanyaan itu dengan ucapan normatif.

“Dalam melaksanakan tugas sebagai prajurit dengan sebaik-baiknya, yang menilai itu atasan. Saya mengerti arah Bapak, tidak apa-apa. Saya ada di sini (sebagai capres), saya mantan prajurit, saya melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai,” kata Prabowo. 

Prabowo kemudian melanjutkan kegeramannya. “Bahwa saya tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM, kira-kira begitu kan Bapak arah (pertanyaan)-nya. Saya 30 tahun adalah abdi negara, petugas, yang membela kemerdekaan, kedaulatan, dan hak asasi manusia.”

Dalam sebuah wawancara dengan Majalah DeTak yang dimuat dalam buku Prabowo sang Kontroversi: Kisah Penculikan, Isu Kudeta, dan Tumbangnya Seorang Bintang, sikap Prabowo serbaambigu.

Dalam wawancara pada 19 Juli 1998 tersebut, Prabowo yang saat itu masih aktif di Kesatuan Angkatan Darat memilih mengeluarkan pernyataan aman.

Setiap ditanya soal penculikan dan kerusuhan Mei 1998, pola jawabannya serupa. Ia merasa tersinggung, tidak menjelaskan duduk perkara, namun menyatakan bertanggung jawab.

“Heran saya, kenapa sih kalian senang sekali menyebut saya sebagai biang keladi penculikan,” ujar Prabowo kesal.

“Saya seorang beragama. Tuhan maha tahu. Saya cinta negeri ini. Saya orang yang menghargai kemanusiaan. Demi Allah, saya tidak serendah itu. Saya memilih no comment. Semua persoalan menyangkut diri saya sudah saya serahkan ke Panglima ABRI,” kata dia.

Agustus 1998, Prabowo menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP), dan setelah melalui proses panjang, ia direkomendasikan diberhentikan dari ikatan kedinasan.

Semua bayang hitam itu, mungkin, bagi Prabowo ialah masa lalu yang tak penting lagi diungkit. Ia kini terus melaju di kursi Ketua Umum Partai Gerindra.(Sumber: Kumparan.com)

Biografi -  Kasus perkosaan massal saat prahara Mei 1998 selalu memunculkan tanya: Benarkah terjadi?

Ada kalangan yang meragukan itu, termasuk pemerintah Indonesia. Namun, sejumlah saksi dan pendamping korban punya cerita lain.

Ita Fatia Nadia, mantan direktur Kalyanamitra, organisasi nonpemerintah bagi kerja-kerja dan kesetaraan perempuan, menuturkan pengalamannya mendampingi serangkaian peristiwa perkosaan pada 12 hingga 15 Mei 1998. Dalam 4 hari itu, Ita bersama relawan lain menerima hampir 200 pengaduan kasus perkosaan. Dari segunung kasus itu, sebanyak 189 kasus terverifikasi.

“Tapi waktu Tim Gabungan Pencari Fakta masuk, banyak korban yang ditanyain, kemudian tidak mau mengaku. Karena itu ada perbedaan data dengan TGPF,” ujar Ita menjawab polemik perkosaan massal.

Alasan korban tidak mau mengaku, salah satunya, karena rasa takut yang sangat besar. Seorang korban perkosaan, Ita Martadinata, yang memutuskan untuk buka suara, justru dihabisi nyawanya sebelum bersaksi.

“Perempuan diperkosa itu sudah habis, apalagi dia Cina, apalagi ada hukum diskriminatif waktu itu, sehingga mereka lebih milih diam, aman tenang," ujar Ita Nadia. "Keamanan lebih penting daripada saya bercerita dan kasus saya diungkap. Karena kasus Ita Martadinata itu menjadi pembelajaran penting bagi mereka. Jadi TGPF itu dibuat setelah kasus pembunuhan Ita Martadinata.”

“Saya sampai merinding ingat kejadian itu,” ujarnya mengenang pembunuhan terhadap Ita Martadinata.

Selama 19 tahun, kasus perkosaan massal tidak pernah diusut tuntas. Alih-alih dituntaskan, soal perkosaan massal yang sistematis itu masih diperdebatkan. Tapi tidak bagi Ita. Ia melihat langsung korban-korban perkosaan pada Mei 1998 di Jakarta.

Menurut temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa 13-15 Mei 1998, yang dirilis Oktober 1998, "tidak mudah memperoleh data yang akurat untuk menghitung jumlah korban kekerasan seksual, termasuk perkosaan." TGPF menemukan adanya tindak kekerasan seksual di Jakarta dan sekitarnya, Medan, dan Surabaya. Jumlah korban yang diverifikasi tim: 52 orang korban perkosaan, 14 orang korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 orang korban penyerangan/ penganiayaan seksual, dan 9 korban pelecehan seksual. (Baca: Temuan TGPF Peristiwa Kerusuhan Mei 1998)

Mawa Kresna dari Tirto mewawancarai Ita F. Nadia pada 17 Mei lalu di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan. Obrolan membahas bagaimana pola-pola penaklukan terhadap tubuh perempuan sebagai teror kekuasaan di antara hari-hari menjelang kejatuhan Soeharto.

Pada waktu itu apa yang dilakukan teman-teman? Kenapa membentuk relawan?

Sejarah pembentukan tim relawan dari Romo Sandy (Ignatius Sandyawan Sumardi), melalui Institut Sosial Jakarta ketika peristiwa penyerangan PDI-P pada 1996. Romo Sandy membuat relawan yang disebut TRK, Tim Relawan untuk Kemanusiaan. (Serangan terhadap kantor PDI-nya Megawati di akhir kekuasaan Soeharto dikenal "Peristiwa 27 Juli")

TRK ini menghimpun sejumlah orang dan organisasi seperti YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan wartawan. Saya waktu itu sebagai direktur Kalyanamitra bergabung di TRK. Waktu itu kerelawanan diumumkan sangat terbatas karena masalah ini menyangkut politik, sehingga yang diterima menjadi relawan itu harus tahu apasih peristiwa itu.

Jadi, Pak Sandyawan itu menskrining betul. Nah, kami itu ada yang tugasnya mencari korban penyerangan kantor, ada yang mengurusi aktivis PRD (Partai Rakyat Demokratik). Fungsinya adalah pendampingan, investigasi, dan dokumentasi. Dari 1996 itu kerelawanan tetap dijaga.

Ketika (kerusuhan Mei) 1998 meletus, pertama kali itu penyerangan mahasiswa Trisakti, ada penembakan mahasiswa, kami diminta untuk ke lapangan semua. Masih ada beberapa teman yang juga ikut.

Tanggal 12 Mei sesudah pemakaman mahasiswa di Tanah Kusir, saya pulang ke kantor, mendapat telepon dari Pak Sandy, "Mbak Ita, ini ada perkosaan."

Itu sore hari. Pak Sandy bilang, "perkosaan di daerah Jakarta Utara. Tolong ke sana." Enggak berapa lama, beliau telepon lagi: ada perkosaan di daerah Glodok.

Saya baru mau berangkat, dalam keadaan panik, muncul telepon lagi, bahwa di depan Trisaksi terjadi penyerangan terhadap perempuan oleh sejumlah orang dengan menggunakan mobil.

Kami terbiasa dengan perkosaan, tapi bukan perkosaan politik seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), jadi kami panik. Kemudian saya pergi ke Grogol, teman saya ke Jakarta Utara, dan ada yang ke Glodok.

Ketika sudah di lapangan, kami mikir: “Enggak bisa kerja begini”. Karena setelah itu kami mendapat telepon bahwa ada kasus yang sama di Jembatan Lima, Jembatan Dua, dan Jembatan Tiga. Kemudian di Pluit. Jadi malam itu jadi kaos. Waktu dari lapangan jam 2 malam, kami pulang dan bertemu dengan Pak Sandyawan.

Saat itu sudah mengecek bahwa perkosaan itu benar terjadi?

Iya. Kami sudah mengecek. Kondisinya parah, maaf ya, ada anak perempuan yang dipotong puting payudaranya. Itu langsung saya bawa ke Soekarno-Hatta untuk diberangkatkan ke Singapura. Jadi itu kacau. Motor saya taruh di gereja. Saya dibantu seorang pastor mebawa korban ke bandara.

Mbak Ita sendiri menemukan berapa korban perkosaan?

Waktu itu saya bawa tiga. Tapi di bandara, saya melihat ada tujuh korban lain yang sudah dalam keadaan panik dan stres. Sudah ada yang didorong pakai kursi roda. Jadi, malam itu adalah malam puncak kekacauan untuk orang semuanya pergi ke luar.

Saya menangani tiga korban. Lainnya sudah tidak bisa mengecek apakah yang lain itu diperkosa. Kondisinya tidak memungkinkan. Dan beberapa orang termasuk dari suster Katolik ikut membantu di Cengkareng.

Karena kondisinya yang sudah tidak bisa lagi ditangani, makin banyak telepon, akhirnya kami membuat Tim Relawan untuk Kekerasan terhadap Perempuan, TRKP. Kemudian malam sampai pagi, kami tidak tidur, kami melakukan identifikasi terhadap korban.

Kami mengidentifikasi masalahnya. Ada perkosaan, pelecehan seksual, pemukulan, penganiayaan, dilempari batu. Di Jembatan Lima, mereka diserang. Teman saya di sana, menemukan dua kasus perkosaan, tapi kekerasan itu terjadi di banyak tempat. Satu keluarga dianiaya. Kami petakan itu semua.

Kami lalu membentuk tim investigasi, tim pendampingan, dan tim pemindahan korban. Kami memutuskan membuka saluran telepon, mengumumkan kami butuh relawan, dan menggelar konferensi pers.

Sejak itu banyak relawan yang mendaftar. Saat itu kami juga membagi tugas dan hotline untuk (kasus) perkosaan di Kalyanamitra. Kalau masalah pembantaian, penganiayaan, pembakaran ada di Institut Sosial Jakarta tempat Pak Sandyawan.

Pada saat itu, beberapa teman membantu untuk koordinasi relawan: Jaringan Kerja Budaya, Hilmar Farid, seniman, akademisi; kami semua koordinasi. Ada juga tim dokumentasi. Tim media itu ketuanya Kamala Chandrakirana (Ketua Komnas Perempuan 2004-2009), dan tim pendampingan dari psikolog Atma Jaya. Kami juga bikin tim verifikasi: memastikan apakah benar ada laporan perkosaan, apakah perkosaan itu benar ada.

Ada berapa banyak laporan yang diverifikasi waktu itu?

Kami menerima laporan itu 150, dan kami verifikasi.

Semuanya korban perkosaan?

Iya, semua korban perkosaan. Tapi waktu TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) masuk, banyak korban yang ditanyain, kemudian tidak mau mengaku. Karena itu ada perbedaan data dengan TGPF.

Ada berapa relawan yang bergabung waktu itu?

Ada banyak. Tapi kami saring relawannya. Karena riskan sekali kalau menerima sembarangan. Jadi kami menggandeng komunitas agama. Gereja Katolik, Kristen itu dengan PGI, Budha juga ikut. Mereka sangat kuat sekali. Kelompok NU juga gabung. Waktu itu Gus Dur langsung bilang, "NU bagian dari relawan." Mereka bagian di keamanan. Banser siap mengamankan. Jadi total relawan itu mungkin seribu lebih.

Waktu Soeharto turun, Anda di mana?

Saya selama Mei 1998 di jalanan terus bersama Pak Sandyawan. Nyaris tidak pernah pulang, enggak pernah ada di kantor. Tugas saya memastikan setiap simpul relawan itu bekerja. Tapi kalau memang ada kasus yang berat, saya baru turun langsung mendampingi. Misalnya, kayak perkosaan yang di Tangerang, satu keluarga diperkosa, ibunya meninggal, kakaknya meninggal. Saya waktu itu dibantu tim relawan Budha di Tangerang.

Perkosaan massal ini masih kontroversi. Apakah benar?

Jadi perkosaan itu cepat sekali. Seperti yang di Trisakti ada tiga anak cewek, mau pulang ditangkap, dimasukkan mobil, dianiaya, setelah selesai, dibuang saja.

Perkosaan massal itu terjadi. Korban pertama adalah perempuan Cina. Dalam tradisi Tionghoa, kalau kamu sudah diperkosa secara seksual, itu adalah aib yang besar untuk keluarga dan komunitas. Oleh sebab itu, dua korban perkosaan di Jembatan Tiga dan Jembatan Dua diberi pisau oleh keluarganya agar bunuh diri, karena aib. Aib keluarga, aib komunitas.

Jadi waktu TGPF masuk, banyak korban yang tidak mau muncul, karena menyatakan "pernah diperkosa" itu sudah enggak bisa. Yang bisa ketahuan itu, yang bicara itu, hanya beberapa yang kami dampingi.

Saya waktu itu selain ngurusin korban perkosaan, juga mengurusi yang demo. Jadi banyak relawan yang tidak hanya anak muda, tapi juga orang tua, ibu-ibu bakul. Mereka itu membungkus air minum pakai plastik, datang ke kantor kami dan memberikan air minum itu.

“Mbak, ini buat mahasiswa, ya, biar Suharto jatuh.” Itu yang mereka katakan ke kami. Nasi juga begitu. ibu-ibu buat nasi isi oseng tempe. Banyak sekali yang menyumbang. Ada uang. Tiba-tiba orang naik mobil datang ke kami memberikan plastik isi uang. Sehingga sampai selesai, kami serahkan ke Sandyawan. Total ada Rp380 juta dari sumbangan.

Puncak perkosaan itu kapan?

Tanggal 12, 13, 14, 15 Mei itu puncaknya. Itu kami semua kebingungan. SOP-nya kalau ada korban perkosaan, kami akan tanya, “Kamu mau di bawa ke mana?” Karena nomor satu bukan didampingi secara medis, korban harus merasa aman dulu.

Kelompok Budhis itu punya safe house. Saya buka sekarang: safe house mereka ada di sebuah apartemen mewah di Taman Anggrek, ada 1 unit. Satu lagi di Puncak. Terus ada juga dokter yang membantu kami, namanya Lie Dharmawan, dulu kerjanya di rumah sakit Pluit. Itu dokter yang paling banyak terima korban perkosaan. Dokter Boenjamin, Direktur Kalbe Farma.

Kebanyakan mau ke mana?

Kebanyakan korban maunya ke komunitas agama. Mereka enggak mau ke pendamping LSM. Semua ke komunitas agama, paling banyak itu Budha. Untuk Katolik, mereka ada safe house di Carolus.

Itu ada yang ke Singapura, ada berapa? Dan ke mana saja yang ke luar negeri?

Yang ke luar negeri itu yang kaya-kaya. Terbanyak ke Australia, Singapura, Amerika, dan Taiwan. Misalnya, saya pernah ke Amerika, ke New York dan Washington D.C., ada korban tujuh orang di New York dan dua orang di Washington. Mereka minta permanent resident.

Dari sembilan orang di Amerika, semua korban perkosaan?

Korban perkosaan itu 3 orang, salah satunya ada anak dari tokoh (off-the-record nama). Kemudian, ada ahli mode (off-the-record nama). Itu dari tengah jalan di Cengkareng, kalau enggak ada saya, sudah habis. Saya dulu pakai jilbab, jadi aman di perjalanan.

Korban lain yang ditangani Anda?

Ada korban ibu, kakak pertama, dan anak yang paling kecil meninggal semua. Yang kecil itu meninggal di pelukan saya. Ada juga kakak-beradik yang hamil, saya bawa ke Bali. Yang satu digugurkan. Di Surabaya, ada juga yang diperkosa. Transit di Jakarta. Dia diperkosa di dalam lemari karena ngumpet. Itu pelakunya tetangga belakang rumah sendiri.

Salah satu korban yang kita tahu adalah Ita Martadinata, ibunya adalah aktivis Budhis. Ibunya sangat vokal. Ita ini korban. Waktu itu PBB sudah tahu karena Ita adalah satu-satunya anak yang mau bersaksi. Dia sebetulnya tidak boleh pulang karena harus ke Amerika. Setelah seminggu pulang ke rumah, kami mendapat kabar Ita dibunuh. Jam 3 dibunuh, jam 5 saya sudah di sana. Darah itu masih hangat.

Bagaimana pesawat bersedia menerbangkan korban dengan mudah?

Nah ini yang menarik. Singapore Airlines sangat baik sekali. Loading itu gampang sekali. Tapi itu yang kaya-kaya.

Sesudah itu ada Tim Gabungan Pencari Fakta. Apa problemnya sehingga muncul perbedaan data? Sampai sekarang ini jadi polemik.

Saya betulnya salah salah satu anggota TGPF. Tapi dua minggu setelah itu, saya mengundurkan diri. Masalahnya korban penyiksaan, pembakaran, penjarahan itu beda dengan korban perkosaan. Perkosaan itu adalah pembunuhan integritas diri dari tubuh perempuan.

Perempuan diperkosa itu sudah habis, apalagi dia Cina, apalagi ada hukum diskriminatif waktu itu. Sehingga mereka lebih milih diam, aman tenang. Keamanan lebih penting daripada saya bercerita dan kasus saya diungkap. Karena kasus Ita Martadinata itu menjadi pembelajaran penting bagi mereka. Jadi TGPF itu dibuat setelah kasus pembunuhan Ita Martadinata.

Jadi kasus pembunuhan itu menjadi pembelajaran bagi korban perkosaan untuk tidak bicara. Mereka tidak akan bicara. Mereka harus menjaga nama baik keluarga dan keluarga pun memastikan tidak ada yang mengetahui kalau keluarganya menjadi korban. Ini yang tidak diketahui pemerintah, oleh polisi.

Kembali ke TGPF, itu diketuai oleh Da'i Bachtiar dari polisi, ada tentaranya juga. Mereka dalam rapat-rapat selalu mengatakan, “Kami percaya ada perkosaan kalau kami bisa ngomong langsung dengan korban.”

Saya bilang, “tidak bisa.”

TRKP tidak pernah mau menyebutkan nama. Karena kami pernah menyebutkan nama, malah didatangi polisi dan dipaksa mengaku dan dipaksa ke rumah sakit untuk dilihat vaginanya.

Jadi untuk saya ini sebuah pelanggaran HAM dan pelanggaran privasi. Karena itu saya mundur. Karena polisi sudah menyalahi aturan untuk menyelidiki perkosaan.

Saat awal menerima laporan dari korban, tidak melapor ke polisi? Atau polisi tidak bertindak saat ada kejadian itu?

Tidak ada sama sekali. Polisi saat itu ngurusi kaos. Karena semua orang tidak mungkin bicara pada militer. Dan di antara (korban) terhadap perempuan Tionghoa, sebagian besar cepak-cepak semua.

Ada dugaan ini dilakukan secara sistematis?

Menurut saya tidak mungkin perkosaan dilakukan dalam waktu 3 menit, 5 menit. Itu terlalu lama. Jadi begini modusnya: datang, ada yang menjarah, setelah menjarah datang lagi, memperkosa.

Jadi merusak, menjarah, memperkosa. Memperkosa itu terakhir. Dan antara orang yang merusak, menjarah dan memperkosa itu berbeda. Polanya lebih banyak pemerkosa itu berbeda. Di Cengkareng itu di pinggir jalan.

Tapi enggak ada saksi?

Ada saksi. Ada keluarga. TGPF waktu itu tidak mau menerima ketika kami menghadirkan pendamping dari Budha dari suster-suster. Mereka disumpah. TGPF tidak mau mengakui. Dr Lie banyak menerima korban, tapi dia malah diteror, sampai keluarganya pindah ke luar negeri. Justru pendamping malah diteror.

Ini pelajaran berharga buat kita: Tidak bisa lagi percaya sama militer.

Banyak perkosaan yang tidak menggunakan penis, tapi menggunakan alat. Jadi cepat, tinggalkan.

Orang bilang perkosaan berarti dinikmati, dong. Itu kurang ajar sekali! Di TGPF, waktu itu, polisi juga bilang begitu. “Kalau gitu, Cina-Cina itu menikmati dong diperkosa. Bagaimana ini?” Kurang ajar sekali!

Yang di Tangerang itu tidak diperkosa. Mereka pakai alat.

Saya mau katakan: perkosaan ini menjadi modus untuk meneror masyarakat di dalam perubahan politik dengan menggunakan tubuh perempuan. Dan itu terjadi di Rwanda, Bosnia, Jerman, Jepang, juga Timor Leste.

Perkosaan 98 itu bisa ke internasional karena waktu itu, setelah Soeharto lengser, pelapor khusus PBB kekerasan perempuan, Radhika Coomaraswary, mengundang saya untuk membawa kasus itu. Kami membuat laporan cepat, dan pendamping datang, ada hampir 200 kasus perkosaan berdasarkan laporan semuanya.

Kami bawa data ini ke ke Kolombo, Sri Lanka. Radhika minta laporan itu dilengkapi, jadi total 189 korban setelah kami verifikasi. Itu terjadi mass rape. Laporan itu kemudian dibawa ke Jenewa. Oleh UN (PBB) dimasukkan ke dalam agenda. Di Swiss, saya membacakan kembali.

Bulan agustus 1998, Radhika datang ke Indonesia dan ditolak oleh pemerintah. Habibie saat itu. Tapi Wiranto masih. Hanya Prabowo yang dipecat. Kami akhirnya berusaha mempertemukan korban dengan Radhika di Hotel Sari San Pasific.[Sumber: tirto.id]

Muhammad Adam, taruna Akpol yang tewas di tangan seniornya (REPRO FEDRIK TARIGAN)
Biografi - Kasus meninggalnya taruna di sekolah kedinasan kembali terulang. Kasus terbaru dialami oleh Brigadatar Mohammad Adam, taruna tingkat dua, Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang Jawa Tengah (Jateng) yang meninggal akibat penganiayaan yang diterima dari para seniornya.

Terulangnya kasus serupa akibat dari kebiasaan "pembinaan" yang bernuansa perpeloncoan yang selama ini kerap terjadi di sekolah kedinasan. Menurut Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana selama ini tradisi menyiksa junior oleh para senior sudah menjadi kebiasaan di sekolah kedinasan.

Kebiasaan itu harus dihilangkan. Upayanya dapat dilakukan oleh pengawas atau pembina di kampus sekolah dengan memberikan pengawasan superketat. Lalu disertai dengan pembinaan mental lainnya. "Penanaman nilai-nilai diperlukan di dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran," kata Dadang kepada JawaPos.com, Jumat (19/5).

Lebih jauh dia menuturkan, kasus ini terjadi tidak terlepas dari dugaan pembiaraan atau ketidakawasan dari pembina. Jika di sekolah kedinasan sudah ada pengawasan super ketat, maka kasus penyiksaan tidak akan terjadi. "Pengawasan di kehidupan berasrama harus terkendali dengan baik," tegas.

Sebelumnya, Brigdatar Mohammad Adam taruna Akpol meninggal dunia pada Kamis dini hari (18/5) sekira pukul 02.30 WIB. Diduga Adam menjadi korban pengeroyokan oleh para seniornya.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Djarod Padakova mengaku pada jenazah Adam ada bekas luka lebam di bagian dada dan jari tangannya. Sehingga dia menduga ada luka lebab itu di bagian dada menimbulkan kerusakan pada kedua paru-paru korban yang menimbulkan kekurangan oksigen. (jawapos/JPG)

Biografi - Tapi hal itu tetap dilakukan oleh wanita yang terhebat. Sebab dia tahu sungguh besar pahala ketika mengabdikan diri dengan hanya mementingkan urusan keluarga dan mengenyampingkan urusan cita-cita. Dan bukan berarti pendidikan selama ini tak penting, seperti kata Dian Sastro Wardoyo “Entah nanti wanita itu akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, tapi pendidikan bagi wanita itu penting”.

Banyak orang yang rela berjuang mati-matian demi untuk mengejar sebuah pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Pendidikan bagi diri kita sendiri itu memang perlu, karena dengan pendidikan maka kita akan mendapatkan banyak ilmu. Bahkan pendidikan juga di perlukan untuk masa depan kita sendiri. Meskipun terkadang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi itu tidaklah mudah. Karena selain dari bersaing dengan banyak orang yang juga ingin menempuh pendidikan yang sama, kita juga sering kali di bebani oleh besarnya biaya dalam menempuh pendidikan pada perguruan tinggi tersebut. Mulai dari sumbangan pembangunan, biaya SPP, uang SKS, biaya praktek, sampai pada buku-buku yang tentunya tidak murah harganya.

Jika sudah bertekad seperti itu, biasanya kita ingin supaya hasil jeri payah kita belajar selama ini tidak sia-sia saja dengan terus belajar dan berjuang agar suatu hari nanti kita mencapai sebuah kesuksesan. Tak terkecuali dengan wanita, karena semenjak pahlawan wanita kita yakni ibu Kartini mencetuskan adanya emansipasi untuk wanita, maka untuk urusan pendidikan antara pria dan wanita terdapat kesamaan yang tak bisa lagi untuk di ganggu gugat. Terdapat persamaan hak antara pria dan wanita, dan bukan hanya untuk urusan pendidikan saja, melainkan juga soal pekerjaan seperti di kantor-kantor misalnya. Maka dari itu, para wanita berusaha ingin mencapai sebuah kesuksesan tersebut melalui jalur pendidikan.

Wanita mana yang tidak ingin menikah?

Wanita mana yang tidak ingin menikah?, semua wanita pastinya ingin menikah, tak terkecuali dengan wanita karir. Sebab wanita karir juga wanita biasa seperti wanita pada umumnya. Yang juga ingin hidup bersama pasangan dan membina rumah tangga. Jika sudah menikah, tentunya semua wanita ingin mempunyai keturunan. Dan jika sudah mempunyai keturunan, maka tugas wanita akan lebih bertambah berat lagi. Wanita karir memang hebat, karena selain memikirkan urusan karir, wanita juga masih punya tanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anak-anaknya ketika sudah menikah.

Tapi wanita karir itu sering kerepotan jika harus mengurus anak-anaknya sendirian

Tapi wanita karir itu sering kerepotan jika harus mengurus anak-anaknya sendirian, makanya dia butuh adanya baby sitter untuk memudahkan segala urusannya, terutama pada awal-awal dia baru melahirkan. Karena tidak mungkin jika dia harus mengajukan cuti lebih lama dari peraturannya. Kedengarannya memang aneh, ingin mengejar karir demi untuk mendapatkan uang dan masa depan, tapi dia sendiri juga mengeluarkan uang untuk membayar orang yang telah mengasuh anaknya.

Wanita terhebat adalah dia yang telah memiliki gelar sarjana, tapi lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga

Wanita karir memang hebat, karena selain memikirkan urusan karir, wanita karir juga harus memikirkan anak-anaknya yang tak kalah menguras tenaga dan pikiran. Namun wanita yang terhebat adalah dia yang telah memiliki gelar sarjana, tapi lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Membesarkan anak bersamaan dengan berjalannya karir itu tidaklah terlalu berat, meskipun terkadang sering kerepotan di sana sini, tapi tenang kan ada baby sitter. Karena yang lebih berat itu adalah ketika wanita yang telah memiliki gelar sarjana tapi harus rela melepaskan impiannya dengan hanya menjadi ibu rumah tangga.

Karena untuk melepaskan impian yang telah lama kita rajut selama ini tidaklah mudah, butuh kesiapan mental yang benar-benar kuat. Tapi hal itu tetap dilakukan oleh wanita yang terhebat. Sebab dia tahu sungguh besar pahala ketika mengabdikan diri dengan hanya mementingkan urusan keluarga dan mengenyampingkan urusan cita-cita. Dan bukan berarti pendidikan selama ini tak penting, seperti kata Dian Sastro Wardoyo “Entah nanti wanita itu akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, tapi pendidikan bagi wanita itu penting”.

vebma.com

Biogarfi -  “Indonesia adalah negara demokrasi sekaligus negara hukum. Kalau ada keluar dari koridor itu, yang pas istilahnya, ya, digebuk.”

Kalimat ini terlontar dari mulut Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Pernyataan bernada ancaman ini tidak berdiri sendiri. Jokowi mengaitkannya dengan salah satu isu yang belakangan cukup ramai jadi perbincangkan yakni kebangkitan komunis. Sebagai presiden, Jokowi berjanji tidak akan segan-segan “menggebuk” pihak-pihak yang coba membangkitkan PKI dari kubur. Alasannya, PKI dilarang konstitusi.

“Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. TAP MPR jelas soal larangan itu (PKI),” ujar Jokowi.

Ada kemiripan antara cara komunikasi politik yang disampaikan Jokowi dengan apa yang pernah dilakukan Soeharto. Presiden terlama Indonesia itu menggunakan kata-kata bernada ancaman untuk menekan lawan-lawan politik yang berpretensi mengganggu kekuasaannya.

Selama 32 tahun, Soeharto menggunakan beragam kata untuk menekan sekaligus menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Salah satu dari sejumlah kata agresif paling menonjol yang pernah diucapkan Soeharto adalah “gebuk”.
Soeharto dan Politik Pukul Sampai Habis
Dalam penerbangan pulang ke Tanah Air usai lawatan ke Yugoslavia dan Uni Soviet, Soeharto secara khusus mengemukakan istilah “gebuk”. Kata ini dia pakai saat menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya tuntutan melakukan suksesi nasional. Seperti halnya Jokowi, Soeharto menyatakan Orde Baru sudah bertekad melaksanakan kemurnian Pancasila dan UUD 1945.

“Secara konstitusional silahkan melakukan apa saja, sampai mengganti saya; jalannya sudah ada yaitu melalui cara konstitusional… tetapi kalau dilakukan di luar itu, apakah ia seorang pemimpin politik atau sampai Jenderal sekali pun, akan saya gebuk. Siapa saja akan saya gebuk karena saya harus menertibkan pelaksanaan konstitusi itu!” kata Soeharto (Kompas, 29/9/1989).

Pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana dalam bukunya Dari Soekarno sampai SBY mengatakan kata “gebuk” bermakna "menghancurkan sampai rata tanpa belas kasihan". Kata ini menurutnya merefleksikan kegusaran Soeharto terhadap pihak-pihak yang coba merongrong kekuasaannya. Di antaranya, para pensiunan jenderal dan politikus sipil yang tergabung dalam kelompok Petisi 50.

“Rupanya, di mata Soeharto aktivitas politik para pensiunan Jenderal yang tergabung dalam Petisi 50 makin lama makin mengarah ke aksi makar untuk menggulingkan kekuasaannya,” tulis Tjipta.

Jakob Oetama, wartawan senior sekaligus pendiri Harian Kompas, turut hadir dalam pesawat yang digunakan Soeharto dari Uni Soviet dan Yugolavia. Dia mengingat kata “gebuk” digunakan Soeharto untuk merespons pertanyaan wartawan mengenai berbagai aksi unjuk rasa mahasiswa yang mirip dengan aksi mahasiswa di dekade 1970-an.

Ketika itu, ujar Jakob, Soeharto menyampaikan kata “gebuk” diikuti gerakan tangan mengepal siap meninju sambil tersenyum lebar dan tertawa terbahak-bahak.

“Soeharto mempertontonkan kekuatan, kekuasaan, keyakinan, kemenangan, dan posisinya dalam ketinggian terbang di atas 30.000 kaki di atas permukaan laut,” kenang Jakob seperti ditulis St Sularto dalam Syukur Tiada Akhir: Jejak langkah Jakob Oetama.
Korban Politik Gebuk Soeharto
Soeharto memang tidak pernah main-main memberikan ancaman. Dia membuktikan ancamannya dengan memejarakan sejumlah orang yang berani terang-terangan berseberangan dengan dirinya. Penandatangan Petisi 50, M Jassin, mengatakan Soeharto telah memenjarakan dua tokoh Petisi 50 yakni H.R. Dharsono dan Ir. Sanusi.

“Kata-kata gebuk, sewaktu Soeharto pulang dari Jepang di atas pesawat; ‘Siapa saja akan saya gebuk, walaupun jenderal atau pun sarjana’. Dan ternyata Soeharto betul-betul menggebuk Letjen. Purn. H.R. Dharsono dan Ir. Sanusi, sehingga masuk penjara,” kata Jassin dalam Saya Tidak Pernah Minta Ampun kepada Soeharto: Sebuah Memoar.

Usaha melanggengkan kekuasaan dengan dalih menjaga konstitusi juga kembali disampaikan Soeharto menjelang akhir-akhir kekuasaannya. Pada Maret 1997, saat meresmikan Asrama Haji Donohudan dan RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Soeharto coba merespons tuntutan para oposan yang meminta dia tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden.

Lagi-lagi Soeharto mengatakan tidak keberatan diganti dan melepaskan jabatannya sebagai presiden jika rakyat memang sudah tidak mengkehendaki. Namun, dia menggaris bawahi, usaha untuk melengserkan dirinya mesti dilakukan secara konstitusional. Jika tidak, Soeharto tidak akan ragu-ragu “menggebuk”.

“Namun harus dilakukan secara konstitusional. Kalau tidak melewati ini, saya katakan ya saya gebuk, karena melanggar konstitusi. Saya juga dengar ada ini ada itu. Kalau sampai melanggar hukum, saya gebuk betul serta tidak akan ragu-ragu mengambil tindakan kepada mereka itu,” tulis Akbar Tandjung dalam bukunya The Golkar Way.Selanjutnya
loading...

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget