Tribrata News Aceh Timur-Kepolisian Resor Aceh Timur menggelar rapat koordinasi tentang penanganan konflik sosial guna mengantisipasi terjadinya konflik di wilayah hukum Polres Aceh Timur. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto, S.I.K, M. Hum dengan didampingi Kabag Ops Kompol Rusman Sinaga di Aula Wirasatya, Rabu (28/12).
Kabag Ops Kompol Rusman Sinaga dalam pembukaan rapat mengatakan, rapat ini akan direncanakan berlangsung selama dua hari (Rabu 28/12 sampai dengan Kamis 29/12) dan diikuti oleh seluruh Kapolsek, Camat, Imum Mukim dan Geuchik yang berada di wilayah hukum Polres Aceh Timur.
Untuk pelaksanaan hari ini, diikuti delapan kecamatan diantaranya; Idi Rayeuk, Peudawa, Peureulak, Ranto Peureulak, Peureulak Barat, Nurussalam, Darul Aman dan Idi Timur.
Rapat ini membahas potensi konflik sosial yang sering muncul di tengah masyarakat diantaranya, Sara, Tapal Batas, Poleksosbud (politik, ekonomi, sosial, budaya) dan sumber daya alam. Ungkap Kabag Ops.
Kabag Ops mencontohkan konflik sosial yang pernah timbul di wilayah hukum Polres Aceh Timur diantaranya masalah Sara yang terjadi di wilayah Madat. Di mana ada beberapa desa yang menolak keberadaan Majelis Tafsir Al Qur�an di desa mereka.
Konflik sosial lainya adalah masalah tapal batas. Ada empat desa di wilayah Peureulak Timur bersinggungan dengan PT. Padang Palma Permai. Selanjutnya Desa Alur Canang,Kecamatan Ranto Peureulak bersinggungan dengan PT. Indo Alam dan beberapa desa di Kecamatan Indra Makmur tapal batasnya bersinggungan dengan PT. Medco E & P Malaka. Terang Kabag Ops.
Sementara itu Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto, S.I.K, M. Hum dalam paparanya menghimbau kepada seluruh aparat baik Camat, Imum Mukim dan Geuchik untuk menjalankan tugasnya harus sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku agar tidak memunculkan konflik sosial di tengah masyarakat.
Kapolres mengatakan, sebagai aparat pemerintahan harus memahami status dan peran masing-masing. Camat, Imum Mukim dan Geuchik statusnya adalah aparat pemerintah dan berperan sebagai pelayan masyarakat. Ungkap Kapolres.
Kapolres juga meminta kepada Camat, Geuchik dan aparatur desa dalam menjalankan tugasnya agar tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi mendukung dan berkampanye secara terang-terangan untuk salah satu calon.
"Kalau Camat, Geuchiknya atau parat gampong terlibat politik praktis maka masyarakat akan terpecah belah dan menimbulkan konflik sosial masyarakat," Kata Kapolres.
Terkait ADG, Kapolres menghimbau agar para geuchik tetap berpedoman pada regulasi yang telah ada dalam mengelola ADG dengan baik dan terukur.
"Geuchik tidakperlu takut kalau ada yang mengintimidasi atau ataupun menakut-nakuti para ke tentang pengelolaan ADG, selama dijalankan sesuai aturan dan berpedoman pada aturan yang ada maka itu tidak perlu ditakuti." Ujar Kapolres
Kapolres menambahkan, kepada pengelola ADG untuk tidak menyalahgunakanya, karena pemerintah menyalurkan ADG bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, untuk itu dalam penggunaannya harus kita awasi bersama.
Kemudian, ia menyatakan, fungsi pengawasan tersebut bukanlah penindakan hukum, melainkan pencegahan, selain pengawasan, kami (Polri) juga akan terjun langsung ikut membantu pembangunan desa, tujuannya untuk percepatan pembangunan desa. Polisi hadir sebagai pelindung juga pengayom masyarakat. Pengawasan akan menghasilkan pembangunan desa yang sesuai harapan." Ungkap Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto, S.I.K. M.Hum. (Iwan Gunawan).
loading...
Post a Comment