BIOGRAFI - Lewat Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, pemerintahan Joko Widodo telah "mengambil langkah-langkah hukum secara tegas membubarkan HTI". Salah satu dari lima poin ini dinyatakan Wiranto, Senin lalu.
Terang pernyataan rencana membubarkan organisasi yang mengusung gagasan khilafah ini segera direspons oleh pengurus HTI. Jubir Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto berkata pemerintah "tak pernah mengirimkan teguran tertulis maupun berdialog", alih-alih langsung mengumumkan langkah pemberangusan itu ke media.
Ismail mengklaim HTI "sudah dibidik sejak lama" oleh pemerintah. Alasannya, keterlibatan organisasi ini dalam aksi-aksi jalanan dalam Pilkada DKI Jakarta yang mengusung "aksi bela Islam." Tujuan aksi ini menyeret Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama ke penjara dengan pasal penodaan agama dalam gelembung sentimen agama dan rasial, salah satu variabel yang meloloskan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
Meski peran HTI minor dalam merencanakan aksi itu, menurut klaim Ismail, HTI termasuk organisasi yang memiliki banyak massa dan seketika "all out" saat turun di Jakarta. Dalam serangkaian aksi itu, sejak Oktober 2016 hingga Maret 2017, massa HTI "dikondisikan tidak berbuat macam-macam."
Menurut Ismail, baru pertama kali ini HTI mendapat tekanan dari pemerintah secara resmi. "Tak pernah ada saat SBY," katanya.
Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun pemerintahannya, menurut sejumlah laporan dari lembaga pemantau kebebasan beragama, melakukan pendekatan apa yang disebut "kerukunan umat beragama". Praktiknya, "mayoritas harus melindungi minoritas dan minoritas harus menghormati mayoritas." Lewat pendekatan ini, sejumlah kongregasi dipersulit mendirikan gereja, masjid-masjid Ahmadiyah disegel, dan pengikut Syiah dari Sampang diusir ke Sidoarjo. Ia juga menimpa minoritas keyakinan lain seperti Baha'i dan Gafatar.
Meski ada banyak organisasi massa yang terlibat dalam aksi-aksi vigilante dengan menyerang minoritas agama di bawah pemerintahan SBY, tetapi belakangan pemerintahan Jokowi justru membidik HTI. Dalam mencapai tujuannya, HTI memakai pendekatan non-kekerasan sekalipun propaganda mereka memicu orang makin sektarian, sebagaimana mereka menggunakan sarana demokrasi untuk tidak percaya pada sistem demokrasi.
Hizbut Tahrir, atau Partai Pembebasan dalam bahasa Indonesia, adalah partai politik transnasional. Namun di Indonesia, ia berbadan hukum perkumpulan sebagai ormas.
“Jadi sebenarnya kami ini sudah partai politik, minus representasi,” ujar Ismail Yusanto di kantor Pengurus Pusat HTI, 8 Mei lalu, ketika pemerintah mengumumkan rencana pembubaran HTI.
SELANJUTNYA
Terang pernyataan rencana membubarkan organisasi yang mengusung gagasan khilafah ini segera direspons oleh pengurus HTI. Jubir Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto berkata pemerintah "tak pernah mengirimkan teguran tertulis maupun berdialog", alih-alih langsung mengumumkan langkah pemberangusan itu ke media.
Ismail mengklaim HTI "sudah dibidik sejak lama" oleh pemerintah. Alasannya, keterlibatan organisasi ini dalam aksi-aksi jalanan dalam Pilkada DKI Jakarta yang mengusung "aksi bela Islam." Tujuan aksi ini menyeret Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama ke penjara dengan pasal penodaan agama dalam gelembung sentimen agama dan rasial, salah satu variabel yang meloloskan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
Meski peran HTI minor dalam merencanakan aksi itu, menurut klaim Ismail, HTI termasuk organisasi yang memiliki banyak massa dan seketika "all out" saat turun di Jakarta. Dalam serangkaian aksi itu, sejak Oktober 2016 hingga Maret 2017, massa HTI "dikondisikan tidak berbuat macam-macam."
Menurut Ismail, baru pertama kali ini HTI mendapat tekanan dari pemerintah secara resmi. "Tak pernah ada saat SBY," katanya.
Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun pemerintahannya, menurut sejumlah laporan dari lembaga pemantau kebebasan beragama, melakukan pendekatan apa yang disebut "kerukunan umat beragama". Praktiknya, "mayoritas harus melindungi minoritas dan minoritas harus menghormati mayoritas." Lewat pendekatan ini, sejumlah kongregasi dipersulit mendirikan gereja, masjid-masjid Ahmadiyah disegel, dan pengikut Syiah dari Sampang diusir ke Sidoarjo. Ia juga menimpa minoritas keyakinan lain seperti Baha'i dan Gafatar.
Meski ada banyak organisasi massa yang terlibat dalam aksi-aksi vigilante dengan menyerang minoritas agama di bawah pemerintahan SBY, tetapi belakangan pemerintahan Jokowi justru membidik HTI. Dalam mencapai tujuannya, HTI memakai pendekatan non-kekerasan sekalipun propaganda mereka memicu orang makin sektarian, sebagaimana mereka menggunakan sarana demokrasi untuk tidak percaya pada sistem demokrasi.
Hizbut Tahrir, atau Partai Pembebasan dalam bahasa Indonesia, adalah partai politik transnasional. Namun di Indonesia, ia berbadan hukum perkumpulan sebagai ormas.
“Jadi sebenarnya kami ini sudah partai politik, minus representasi,” ujar Ismail Yusanto di kantor Pengurus Pusat HTI, 8 Mei lalu, ketika pemerintah mengumumkan rencana pembubaran HTI.
SELANJUTNYA
loading...
Post a Comment