BeritaIndependent.Com | Presiden Konfederaasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Ikbal menilai pemerintah terlalu memanjakan buruh kasar asal China dengan memberi gaji cukup besar, sementara untuk buruh pribumi hanya berpathokan pada UMR.
"Perilaku pemerintah sungguh tidak adil. Pada TKA Asal Cina mereka memberi gaji besar hingga puluhan juta, sedang untuk buruh asli pribumi hanya berstandar UMR," tegas said dalam konferensi pers-nya di hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2016).
Dia mengungkapkan kontradiksi tingginya gaji Tenaga Kerja Asing (TKA) kasar asal China yang rata-rata mereka bergaji diatas UMR. Sementara pada sisi yang lain, pemerintah gagal menyelesaikan persoalan gaji buruh lokal yang masih dibawah UMR (Upah Minimum Regional).
Hasil investigasinya, �Tidak ada tenaga kerja China di Indonesia dibayar UMR. Misalnya di Jakarta Rp 3,35 juta/ bulan,� ujar Said mencontohkan seperti pekerja pengolahan pengolahan semen di Kabupaten Pandeglang yang sesungguhnya dinilai tidak memiliki keterampilan apa-apa.
Said membantah pernyataan Presiden Joko Widodo tentang enggannya TKA asal China ke Indonesia karena faktor gaji rendah.
Dia menegaskan bahwa pihaknya menemukan pekerja asal China tersebut tersebar di sejumlah propinsi di Indonesia dengan besaran gaji diatas UMR.
�Di Batam, di Kendari, tidak ada yang digaji UMR. Kalaupun digaji UMR, di China (mereka) dapat tambahan lagi. Jadi double,� ungkapnya.
Guna menyikapi hal tersebut, Konpederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi besar-besaran, dalam waktu dekat. Aksi ini akan dipusatkan di Jakarta, aksi juga akan digelar di 22 provinsi di seluruh Indonesia.
"kita akan gelar aksi untuk menolak keberadaan tenaga kerja asal China," kata Presiden KSPI, Said Iqbal di Jakarta, Kamis (5/1/2017).
Said menegaskan aksi tersebut bukan upaya makar untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Aksi digelar karena jumlah tenaga kerja asal China yang semakin membludak. Fakta di lapangan jumlah tenaga kerja asal China mencapai ribuan. Sehingga bisa mengancam potensi tenaga kerja Indonesia. (R)
loading...
Post a Comment