Kata Luhut, Nama Pulau tak Pengaruhi Kedaulatan Indonesia

Kata Luhut, Nama Pulau tak Pengaruhi Kedaulatan Indonesia

Opini Bangsa - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penamaan sebuah area dengan 'brand name' tertentu dalam suatu pulau di Indonesia sudah lazim dilakukan. Luhut mencontohkan bagaimana hal tersebut berlaku di berbagai nama resor di Nusa Dua, Bali.

"Hal ini sama sekali tidak memengaruhi kedaulatan Indonesia atas Nusa Dua atau Pulau Bali," ujar Luhut lewat siaran pers, Kamis (19/1).

Ia melanjutkan, contoh lainnya terdapat di kecamatan Banggai Utara di Sulawesi Tengah. Masyarakat desa Lokotoy di kecamatan itu, jelas dia, secara informal memberikan nama suatu pantai dengan nama warga Jepang, yakni Pantai Onyama.

Mengenai pulau Morotai, ia menerangkan bagaimana Jepang memiliki kedekatan emosi dengan tempat tersebut. "Di sana terdapat prajuritnya pada Perang Dunia ke-II, Teruo Nakamura yang bersembunyi selama 30 tahun," tutur Luhut.

Jepang, lanjut Luhut, menanyakan tentang potensi membuka rumah lansia di pulau tersebut. Jika hal itu disetujui, maka akan ada investasi termasuk membangun lapangan terbang yang memudahkan akses wisatawan dari Jepang ke Morotai.

"Jarak terbang Pulau Morotai dan Jepang hanya sekitar 4,5 jam sehingga pulau ini dapat menjadi alternatif tujuan wisata bagi wisatawan Jepang. Jika Pembangunan ini terlaksana, maka nantinya akan terdapat tujuh lapangan terbang di kawasan tersebut," ujar mantan Menkopolhukam ini.

Baca juga, Luhut Izinkan Asing, Susi: Hanya Negara yang Boleh Beri Nama Pulau.

Luhut menerangkan, tentu saja mekanisme bisnisnya sejalan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Ia menegaskan tidak ada kepemilikan asing dalam hal ini. Semua admiministrasi termasuk pajak, sistem pendidikan, penyerapan tenaga kerja diperuntukkan bagi masyarakat setempat.

Ia mengatakan sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dengan menyerap tenaga kerja dengan cepat. Oleh karenanya, pembangunanan dan perbaikan infrastruktur di bidang pariwisata harus dilakukan, termasuk dengan memanfaatkan modal asing.

"Target pemerintah pada 2019 kunjungan wisatawan mancanegara nanti bisa mencapai 20 juta orang per tahun," tutur Luhut. [opinibangsa.com / rci]