Indonesia telah membatalkan kerja sama dan latihan militer dengan Australia menyusul penemuan beberapa materi penghinaan terhadap Indonesia dan Pancasila di pangkalan militer di Perth, Australia.
Seperti yang dilansir Stuff.nz pada 4 Januari 2017, sebuah sumber mengungkapkan tentang isi materi pelatihan militer Australia memuat kritik terhadap perilaku masa lalu militer Indonesia pada 1965 atau invasi Timor Timur.
Penemuan materi pelatihan militer Australia oleh pasukan khusus Indonesia atau Kopassus itu saat melakukan latihan bersama beberapa waktu lalu.
Selain tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh TNI di Timor Timur, beberapa materi lainnya, termasuk tuduhan bahwa mantan pemimpin militer Indonesia, mendiang Sarwo Edhie Wibowo adalah seorang pembunuh massal. Selain itu, materi itu memuat informasi tentang seorang perwira polisi TNI membunuh temannya sambil mabuk.
Selain itu, terdapat materi yang terpampang pada dinding pangkalan militer tersebut yang menghina dasar negara Indonesia, Pancasila. Oleh militer Australia, Pancasila diplesetkan menjadi PANCAGILA, dengan membuat "lima prinsip gila".
Selain materi ofensif dalam tubuh militer Australia, sebelumnya juga pernah ada laporkan dari seorang dosen bahasa Indonesia program kerja sama yang dikirim ke Negeri Kanguru tersebut, yang berakhir dengan permintaan maaf dari Australia.
Guru bahasa Indonesia itu dilaporkan telah diminta untuk memberikan tugas kepada para mahasiswanya termasuk propaganda Papua Merdeka.
Direktur Institute for Defense Secutiry and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makarim yang dihubungi secara terpisah mengatakan, sikap militer Australia yang masuk ranah diskursus politik di Indonesia dinilai tidak tepat.
Pasalnya, pembahasan dalam kerja sama militer kedua negara dibatasi dalam hal mengatasi ancaman militer semata.
�Pembicaraan negatif tentang politik Indonesia dalam forum pendidikan antarpasukan khusus Indonesia dan Australia tentu menyinggung semangat saling menghormati sehingga kerja sama militer Indonesia-Australia patut dihentikan sementara. Kementerian Pertahanan RI hendaknya menyampaikan nota keberatan resmi,� kata Mufti.
Sementara itu, dalam Surat Telegram Nomor 1545 Tahun 2016 pada 29 Desember 2016, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menginstruksikan untuk menghentikan sementara segala kerja sama militer, termasuk latihan dengan ADF.
Telegram Panglima TNI yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen Agung Risdhianto tersebut menindaklanjuti surat Panglima TNI pada 9 Desember 2016 tentang penghentian sementara kegiatan kerja sama militer ADF dan TNI.
Surat Panglima TNI itu ditujukan kepada Air Chief Marshal MD Binskin, selaku Panglima Angkatan Bersenjata Australia.
Menurut Mufti, Kementerian Luar Negeri RI sebaiknya mengevaluasi kebijakan politik luar negeri RI. Namun, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menyarankan agar pemerintah menginvestigasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. (tempo)
loading...
Post a Comment